Kamis, 04 September 2014

Persiapan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community (AEC) Tahun 2015
Latar Belakang
Integrasi ekonomi merupakan langkah penting bagi pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) yang berdayasaing dan berperan aktif dalam ekonomi global. Sedangkan momentum menuju terwujudnya AEC 2015 tentunya tidak terlepas dari ASEAN sebagai organisasi regional sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan tersebut. Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan AEC Blueprint yang merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015. AEC Blueprint memuat 4 (empat) kerangka utama atau pilar (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN Economic Community 2015), yaitu :
1.      ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
2.      ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce;
3.      ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan
4.      ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.
Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN.Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas. Menuju AEC bukannya tanpa persiapan yang matang, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari penduduk setiap Negara anggota agar bisa mewujudkan AEC tahun 2015. Mungkin redonominasi merupakan salah satu cara Indonesia untuk dapat bersaing mewujudkan AEC. Pemerintah mengalami kendala karena munculnya beberapa hambatan dalam redonominasi, tetapi setelah dikaji kembali redonominasi adalah cara terbaik untuk dapat mempertahankan stabilitas mata uang Indonesia dalam persaingan. Untuk itu penulis merumuskan masalah yakni “Bagaimana persiapan Indonesia menuju ASEAN Economic Community tahun 2015 ?”

Teori utama yang digunakan adalah liberalisasi ekonomi dimana tingkat analisisnya tidak hanya pemerintah tetapi juga individu dan swasta, dimana dalam AEC dibutuhkan liberalisasi disemua sector pilar yang dirancang dalam Bali concord II tahun 2003 dan di perkuat dengan Bali concord II pada tahun 2011. Selain itu penulis juga menggunakan konsep dari W.W Rostow mengenai pertumbuhan Ekonomi dan juga dari Lewis yakni tranformasi tenaga kerja dimana dalam suatu Negara yang berkembang dan liberal akan terjadi transformasi tenaga kerja karena banyak investor yang akan membangun perusahaan dan juga akan menanamkan modal, sehingga banyak terjadi perubahan yakni dengan munculnya industry-industri baik itu barang maupun makanan. Dimana industry itu membutuhkan lahan dan tenanga kerja untuk itulah konsep dari Lewis menjadi kunci dari kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC untuk dapat bersaing dengan Negara lain.
Perlawanan La Via Campesina Terhadap Program Liberalisme Pertanian WTO
Konsepsi Laissez-Faire, dalam kebijakan ekonomi domestic merupakan sebuah konsep tanpa intervasi dari negara atau pemerintah. Pembatasan keterlibatan negara ini dimaksudkan untuk mengurangi proteksi perdagangan dan pajak yang tinggi, sehingga mobilitas barang dan jasa dunia sangat terbatas. Gagasan ini sangat dominan pada abad 19. Tuntutan liberalisasi perdagangan pada berbagai sektor mulai berkembang terutama di Inggris melalui peraturan perdagangan gandum. Pada dekade 1980an tuntutan liberalisasi mulai di degungkan seiring dengan berkembangnya neoliberalisme, dan dijadikannya gagasan ini sebagai landasan utama institusi internasional yang berkaitan dengan perdagangan dan moneter internasional, lembaga-lembaga finansial intenasional seperti halnya IMF, WTO, dan Bank Dunia.
Perdagangan bebas yang merupakan bagian dari globalisasi ekonomi telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan di dunia termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai produk andalan Negara berkembang secara tidak langsung turut serta mengikuti arus globalisasi dan perdagangan bebas. Atas nama kebijakan perdagangan bebas inilah seluruh anggota WTO (World Trade Organization), diwajibkan menyepakati perjanjian liberalisasi pertanian yang dikenal dengan nama AoA (Agreement on Agriculture).  Liberalisasi pertanian AoA sesungguhnya berangkat dari keinginan untuk menghilangkan kemiskinan dengan cara membuat negara-negara maju bisa mendapatkan produk yang lebih murah sementara pada saat yang bersamaan negara-negara berkembang bisa meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah, terutama petani, dengan cara melakukan ekspor ke negara-negara maju. Meskipun secara teoritis atau rumusan di atas kertas pada Agreement on Agriculture-nya WTO disebutkan “fair trade” bukan “free trade”, tapi pada implementasinya tetap saja ada unsur ketidakadilan dan ketimpangan yang dialami oleh Negara-negara berkembang.
Neo-Liberalisme memang telah menjadi ancaman strategis bagi mata pencarian dan kehidupan petani miskin dan tak bertanah, tenaga kerja upahan dan petani kecil baik dinegara-negara selatan maupun utara. Kegiatan pembangunan ekonomi yang berlandaskan Noe-Liberalisme cenderung merampas hak petani kecil dan masyarakat atas tanah. Petani sendiri tak berdaya untuk melakukan pembelaan, sehingga kehidupan mereka semakin termarjinalisasi atau bahkan tersingkirkan dari “habitat” mereka sendiri. Kecenderungan seperti merupakan akibat gabungan kebijakan pemerintah suatu negara dalam kerangka kerjasama internasional. Dari uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana Perlawanan kelompok tani Internasional (La Via Campesina) terhadap program liberalisasi pertanian global (WTO)?”
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua buah konsep yaitu liberalisasi ekonomi dan gerakan sosial. Pertama, Konsep liberalisasi ekonomi. Secara umum liberalisasi ekonomi dipahami sebagai bentuk pembebasan pasar dari segala regulasi maupun kondisi-kondisi yang dapat menghalangi aktivitas aktor-aktor didalamnya. Konsep liberalisme ekonomi yang menjadi mainstream dari struktur ekonomi-politik global meliputi, pentingnya pasar persaingan sempurna (pasar bebas), minimalnya (bahkan hilangnya) peran negara dalam mengintervensi logika pasar, prioritas pada pertumbuhan ekonomi, dan pemotongan anggaran publik (subsidi), dan integrasi penuh ekonomi domestic kedalam mekanisme ekonomi global, turut memberikan andil penting terhadap hilangnya kemandirian Negara dalam mengelola perekonomiannya, termasuk sektor pertanian bagi Negara-negara miskin dan berkembang (yang juga sebagian besarnya menekankan formasi ekonominya pada sektor agraris). Kedua, Konsep gerakan sosial. Gerakan sosial biasanya didefinisikan sebagai gerakan bersama sekelompok orang atau masyarakat yang terorganisir tetapi informal bersifat lintas kelompok untuk menentang atau mendesakkan perubahan.  Lebih lanjut, social movement, berfungsi untuk melakukan counter terhadap ideology dominan yang menggunakan logika matematis sebagai dasar rasionalitasnya, seperti yang dianut oleh ideologi neoliberalisme.

Dengan demikian, bisa diidealkan bahwa gerakan social sesungguhnya berangkat dari kesadaran sekelompok orang atas kepentingannya. Meskipun selalu dibutuhkan kepemimpinan di dalam semua gerakan sosial tersebut, tetapi keuntungan (valueadded) dan capaiannya selalu harus kembali kepada konstituen gerakan dan bukan kepada pemimpinnya. Gerakan tani internasional yang dikenal dengan La Via Campesina sebagai sebuah gerakan alternatif counter-hegemony telah menjadi sebuah gerakan internasional yang massive dalam memperjuangkan sebuah gagasan basar yaitu kesejahteraan petani di negara-negara berkembang dan melawan institusi yang identik dengan neo-liberalisme seperti World Trade organization (WTO).
Globalisasi dan Sektor Pertanian : Studi Kasus Nasib Sektor Pertanian Indonesia yang saat ini “Rawan Pangan” Tahun 2008-2012.
 Latar Belakang
Menurut laporan World Food Program (WFP) tahun 2009 diperkirakan 854 juta jiwa diseluruh dunia terancam kelaparan, dimana kelompok rawan pangan ini akan mengalami penambahan 4 juta jiwa per tahun. Adapun penyebab dari rawan pangan tersebut adalah pertambahan penduduk, kerusakan lingkungan, konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, tingginya bahan bakar fosil, perubahan pole konsumsi, pemanasan global dan perubahan iklim, dan kebijakan lembaga keuangan internasional dan Negara maju. Pertanian Indonesia mulai mengalami krisis saat IMF dan WB mendikte sector pertanian Indonesia. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market).
 Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain: penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok, dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan. Naiknya harga berbagai bahan pangan dalam kenyataannya relatif tidak membawa keuntungan bagi petani. Nilai tambah dari kondisi membaiknya harga bahan pangan ternyata dinikmati oleh kaum  pedagang.
Organisasi dunia buruh tani dan petani dunia La Via Campesina mengeluarkan konsep alternatif yang disebut kedaulatan pangan (food sovereignty). Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak sebuah negara dan petani untuk menentukan kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin ketersediaan tanah subur, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil serta melarang adanya praktek perdagangan pangan dengan cara dumping.
Hak menentukan kebijakan pangan sendiri yang dimaksud oleh kedaulatan pangan adalah bahwasanya para buruh tani dan petani itu sendiri yang menentukan pemilihan cara produksi, jenis teknologi, hubungan produksi, distribusi hingga menyangkut masalah keamanan pangan. Karena itu melalui kedaulatan pangan semua jenis aktivitas produksi pangan harus dikerjakan oleh para petani itu sendiri, sehingga yang dinamakan kedaulatan pangan tersebut dimiliki oleh petani bukan oleh pengusaha. Factor yang membuat pemerintah mengambil kebijakan Inpor diantaranya Kebutuhan dalam negeri yang amat besar, Harga di pasar international yang rendah, produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, Adanya bantuan kredit impor dari negara Eksportir.
Saat ini Indonesia mengalami kondisi rawan pangan untuk itu beberapa kesepakatan Internasional dibuat untuk membantu kedaulatan pangan Indonesia. Dari data yang didapat ketersediaan lahan yang mulai menurun dengan [otensi kehilangan produksi padi sebesar 506.000 ton/tahun. Daln lebih dari 70% total penduduk pedesaan adalah petani. Setidaknya ada tiga pilar yang perlu dibangun guna mendukung sektor pertanian memiliki dampak yang positif terhadap kaum miskin sebagaimana yang diungkapkan oleh Prowse dan Chimhowu (2007) dalam studinya yang bertajuk “Making Agriculture Work for The Poor” yakni :Pertama pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat. Kedua, perluasan akses pendidikan. Ketiga, penyediaan informasi baik melalui kearifan lokal setempat maupun fasilitasi dari pemerintah. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana nasib sektor pertanian Indonesia di era Globalisisa dalam menghadapi rawan pangan tahun 2008-2012?”

Teori yang digunakan adalah Globalisasi yang merujuk kepada empat kekuatan ataupun proses di dalam perekonomian global yaitu: Internasionalisasi (internationalization): menggambarkan peningkatan transaksi antar negara, berupa perdagangan, investasi dan modal. Proses internasionalisasi juga didukung oleh kebijakan yang membolehkan terjadinya transaksi perusahaan swasta di luar negeri. Revolusi teknologi: mengacu pada cara-cara berkomunikasi yang modern (internet, satelit, komputer). Hal ini menyebabkan jarak dan lokasi bukan lagi sebuah halangan bagi pemerintah ataupun aktor-aktor lain. Deterritorialization: proses hilangya pengaruh batasan-batasan teritorial (wilayah) akibat pengaruh revolusi teknologi. Liberalisasi: kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengurangi peran negara di dalam perekonomian. Misalnya pengurangan pajak atau halangan perdagangan lainnya. 

Peran FAO dalam menangani krisis pangan di Ethiopia tahun 2006-2012
Latar Belakang
Isu yang berkembang saat ini banyak yang menyangkut masalah food security yang terus berlanjut sampai saat ini. Masalah krisi pangan menjadi isu yang sangat meresah masyarakat dunia. PBB menbentuk sebuah organisasi khusus untuk menangani masalah pangan, yakni Food and Agriculture Organization (FAO). FAO sendiri berdiri sejak tahun 1945 memiliki tujuan mambantu Negara-negara berkembang dalam memperbaiki pertanian serta memastikan terpenuhinya nutrisi yang baik untuk Negara anggotanya. Tapi saat ini FAO lebih focus pada masalah kelaparan dan kemiskinan. FAO memiliki program kerja untuk memperbaik teknik atau proses pertanian dengan demikian akan membantu Negara anggotanya mengurangi krisis pangan. Krisis pangan adalah suatu proses penurunan asupan pangan serta gizi kepada masyaraka.
Penyelesaian masalah krisis pangan merupakan tanggung jawab dan tugas dari FAO dimana salah satu tujuan mulia FAO adalah mengurangi masyarakat yang masih kekurangan pangan maksimal 50% dari sebanyak 239 juta jiwa yang berada dikawasan Afrika Sub-Sahara yang dikenal dengan istilah MGDs (Millenium Goal Developmens). Menurut FAO salah satu factor yang menyebabkan terjadinya krisis pangan diwilayah Afrika termasuk Ethiopia adalah makanan pokok utama, berupa gandum yang mengalami peningkatan yang sangat tinggi dalam dua tahun terakhir hal ini disebabkan terjadinya kemarau panjang.
Musim kemarau yang panjang di Afrika juga memberikan pengaruh terhadap krisis pangan yang terjadi di Ethiopia, tapi pada tahun 2007 terjadi perubahan iklim yang ekstrim sehingga menyebabkan terjadi hujan deras yang pada akhirnya menyebabkan Ethiopia mengalami gagal panen. Krisis pangan di Ethiopia dapat dilihat dari tahun 2005, kemudian berlanjut ketahun berikutnya. Menurut Direktur Jendral FAO, Jacques Diouf ada 5 faktor yang menyebabkan meningkatnya harga pangan saat ini. Pertama meningkatnya kebutuhan pangan dinegara-negara yang sedang tumbuh perekonomiannya. Kedua meninggakatnya kesejahteraan penduduk dinegara yang sedang tumbuh tersebut. Ketiga rendahnya stok pangan dunia. Keempat adanya bencana alam yang tidak terduga, dan kelima adanya kebutuhan sereal untuk bioenergi. Pada tahun 2007 sekitar 86 juta jagung untuk pangan digunakan untuk menghasilkan energy alternative.
Ethiopia mengalami krisis pangan disebabkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan dan juga masalah krisis financial dari Negara tersebut, hal ini merupakan tantangan baru bagi FAO bagaimana menyelesaikan krisis pangan yang terjadi di Ethiopia. Untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari masalah pangan FAO memiliki tantangan yang berat sehingga menimbulkan pertanyaan dari penulis yaitu “ Bagaimana peran FAO dalam menyelesaikan krisis pangan yang terjadi di Ethiopia dari tahun 2006-2012?”
Teori yang digunakan oleh penulis ada teori Organisasi Internasional yang focus pada masalah Negara dilihat dari perfektif ekonomi politik internasional. Mereka setuju bahwa institusi internasional dapat membuat kerjasama lebih mudah dan jauh lebih baik, tapi mereka juga tidak menyatakan institusi semacam itu dapat menjamin tranformasi yang lebih kuantitaf dalam hubungan internasional.[1] Menurut Keohane, Young, Rittberger, dan Levy institusi internasional merupakan sebuah ciptaan dari Negara kuat, mereka merupakan kepentingan yang independen dan mereka dapat memajukan kerjasama antar negar-negara.[2]
Menurut kaum liberal isntitusional, institusi internasional merupakan suatu organisasi internasional, seperti NATO,UE yang merupakan seperangkan aturan yang mengatur tindakan Negara-negara dalam bidang tertentu, dan seperangkat aturan tersebut disebut juga sebagai “rezim”.[3] Pada kasus peneliti kali ini yakni FAO yang memiliki tujuan untuk mengurangi krisis pangan dunia. OI memiliki kekuatan hukum untuk  ikut membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sebuah Negara dan memberikan saran apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara tersebut.


[1] Robert Jackson & Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. Hal. 154
[2] Ibid.
[3] Ibid.

Jumat, 01 Juni 2012

kepalsuan

bintang bercahaya bukan berarti awan tak datang
bulan hilang bukan berarti akan hujan
hatiku tenang memberikan harapan
meberikan angin segar bagi kehidupan

bintang bagaikan penunjuk arah bagi nelayan
bulan penerang dalam kegelapan bagi pejalan
angin memberikan kesegaran dalam panasnya siang
maaf ternyata semua salah mengira

bintang bagaikan dewi dalam gelapnya malam
bulan penuh dengan ketidak jelasan akan awan
angin mengombang-ambingkan sang hujan
membuat semua terpesona dalam buaiannya

bintang memberikan cahya yg terlalu terang
bulan ternyata sebuah kepalsuan
angin memberikan penyakit bagi manusia
semua hanya tipuan alam yang menyengsarakan..
(pembohongan)

mawar hitam

malam penuh bintang memberikan sejuta harapan
mawar malam mulai bermekaran menjadikannya tumpuan
membawa banyak kenangan dalam kehidupan
mencari masa depan yang akan diharapankan

hilang bukan berartu tidak ada
mengharap ditemukan sang tuan
menunggu jemputan majikan
menunggu pelukan menenangkan

pulang buka juga berarti ada
menanti ratusan kerinduan
menahan ribuan kasih sayang
memendam jutaan cinta untuk yang tersayang

dapatkah memeluk bintang
menjadikan melati putih untuk harapan
memberikan tinta warna dalam perjalanan
mengharapkan ridho yang esa
(mawar hitam)

hembusan angin malam

malam datang seiring dengan terangnya bulan,
malam datang seiring dengan hembusan angin malam,
malam gelap selalu ada sinar bulan memberikan harapan
bulan hilang ada bintang dengan jutaan kilauan berlian

semakin malam membuatku tenang
semakin malam terasa sangat nyaman
tapi malam juga memberikan beribu penderitaan
malam juga membawa ribuan kerinduan

catatan untuk angin malam
goresan untuk pelita hati
tangisan untuk kegelisahan
teriakan untuk kemunafikan

bawa aq keluar dari ketidak jelasan
dari godaan yg menyiksa
jeratan iblis penghuni neraka
dari jeratan dunia fana.
(hembusan angin malam)