MEMAHAMI DINAMIKA PERENCANAAN STRATEGIS

A.   Pengertian Perencanaan Strategis

         Perencanaan atau rencana ditetapkan setelah menentukan masalah, menetapkan rencana yaitu langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah yang ditemui. Rencana dapat disusun setelah mengetahui apa masalah yang dihadapi, sementara masalah diketahui melalui riset yang telah dilakukan.[1] Jadi dapat dikatakan juga perencanaan strategis adalah proses mengidentifikasi tujuan organisasi dan tindakan yang diperlukan untuk mencapat suatu tujuan.

         Terdapat 2 perencanaan yaitu:

-          Perencanaan  strategis (strategic planning)

-          Perencanaan taktis (tactical planning)

         Dalam makalah kali ini membahas tentang perencanaan strategis, dimana menurut Dominick (2000), strategic plans involve long-range general goals that the organization wishes to achieve (rencana strategi mencakup tujuan jangka panjang, dan bersifat umum yang ingin dicapai perusahaan).[2] Rencana strategis sendiri disusun oleh menajement puncak, perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu pekerjaan apalagi dalam pekerjaan humas. Bentuk konkret dari suatu perencanaan adalah program kerja. Program kerja harus di persiapkan secara cermat dan hati-hati agar dapat memberikan hasil yang nyata.   

         Lingkungan organisasi public dan nirlaba bukan hanya telah makin bergejolak dalam tahun-tahun belakangan ini tetapi juga semakin berhubungan secara lebih erat; sehingga, dimana-mana perubahan dalam system menggema tak terduga dan seringkali berbahaya. Gejolak yang semakin meningkat dan saling bertautan ini memerlukan tanggapan tiga kali lipat dari organisasi(dan komunitas) public dan nirlaba. Pertama, organisasi harus berfikir strategis, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, organisasi harus menerjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif guna menanggulangi lingkungannya yang telah berubah. Ketiga, organisasi harus mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi pemakai dan pelaksana strategis.

B.   Peran Perncanaan Strategis

         Beberapa kecenderungan yang membuat kekacauan dan gejolak yang mengitari para pemimpin, misalnya saja perubahan demografis, perubahan nilai, privatisasi pelayanan public, batas pungutan pajak, pendaftaran pajak, pengurangan tugas federal dan devolusi tanggung jawab federal dan Negara bagian(state), perekonomian yang mudah berubah, dan meningkatnya kepentingan sector nirlaba.

         Gejolak yangb terjadi menyebabkan saling keterkaitan yang makin meningkat sangat jelas dengan mengaburnya tiga tipe perbedaan penting: antara domestic dan internasional; antar bidang kebijakkan; dan antar sector pabrik, swasta, dan nirlaba (Cleveland,1973,1985;Ring dan Perry,1985). Terjadinya perbedaan bidang kebijakkan sulit dipertahankan, akan tetapi pengembangan ekonomi local menjadi jelas. Dengan mengaburnya tiga perbedaan diatas dunia yang saling keterkaitan dan saling menguntungkan telah menunggu dimana tidak satupun organisasi atau lembaga yang benar-benar berkuasa, meskipun banyak yang terlibat (Luke, 1988; Bryson dan Einsweiler, 1988a)

                                                                                                            4

         Dari pendapat Olsen dan Eadie (1982, hal. 4), mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik, perencanaan strategis mengisyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploirasi alternative, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang.

C.   Manfaat Perencanaan Strategis

      Beberapa penulis (Steiner, 1979;Barry, 1986;Bryson, Freeman, dan Roering, 1986; Bryson, Van Den Ven, dan Roering, 1987) berkeyakinan bahwa perencanaan strategis dapat membantu organisasi:

-          Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.

-          Memperjelas arah masa depan

-          Menciptakan prioritas

-          Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan

-          Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan

-          Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada dibawah control organisasi

-          Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi

-          Memecahkan masalah utama organisasi

-          Memperbaiki kinerja organisasi

-          Menangani keadaan yang berybah dengan cepat secara efektif

-          Membangun kinerja kelompok dan keahlian.

      Meski perencanaan strategis dapat memberikan seluruh manfaat diatas, tidak ada jaminan semuanya bersedia. Karena satu hal, perencanaan strategis hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat. Selanjutnya perencanaan strategis tidak selalu dapat member nasehat. Ada dua hal yang

                                                                                                            5

memaksa bertahan pada upaya perencanaan strategis. Pertama, perencanaan strategis tidak dapat menjadi langkah pertama yang terbaik bagi organisasi

yang runtuh atapnya. Kedua, perencanaan strategis akan menjadi kegiatan yang buang-buang waktu sajajika organisasi tidak memiliki keterampilan, sumber daya, atau komitmen para pembuat keputusan guna menghasilkan rencana yang baik.

      Beberapa alasan lainnya u tuk idak terlibat dalam perencanaan strategis juga dapat diajukan. Pertama, sering “alasan-alasan” sesungguhnya merupakan pemanfaatan yang digunakan untuk menghindari apa yang seharusnya dikerjakan. Kedua, banyak organisasi yang lebih suka mengandalkan intuisi para pemimpin yang sangat berbakat ketimbang kepada proses perencanaan strategis. Ketiga, banyaknya organisasi terutama organisasi yang kesulitan mencapai keputusan melintasi tingkat, fungsi, atau program mendapati bahwa”pencampuradukkan” merupakan satu-satunya proses yang akan bekerja. Akhirnya perencanaan strategis mungkin seharus ya tidak dilakukan jika implementasinya sangat tidak memungkinkan.

D.   Proses Perencanaan Strategis

     Proses perencanaan strategis terdapat 8 langkah yaitu:

      Langkah 1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang pentingpembuat keputusan atau pembentuk opini internal tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang penting. Dukungan dan komitmen merupakan hal yang penting jika perencanaan strategis ingin berhasil (Olsen dan Eadie, 1982). Jelaslah beberapa orang atau kelompok harus memula suatu proses.

      Langkah 2. Memperjelas mandate organisasi. Mandat formal dan informalyang ditempatkan pada organisasi adalah ”keharusan” yang dihadapi organisasi.

      Langkah 3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi orgabisasi yang berkaitan erat dengan mandatnya, menyediakan raison de’etre-nya, pembenaran social bagi keberadaannya.

                                                                                                            6

      Langkah 4. Menilai lingkungan eksternal. Tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi peluangdan ancaman yang dihadapi organisasi.

      Langkah 5. Menilai lingkungan internal. Untuk mengenali kekuasaan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (inputs), strategi sekarang (process), dan kinerja (outputs). Perencanaan strategis memfokuskan kepada tercapainya “percampuran” yang terbaik antara organisasi dan lingkungannya. Adapun isu strategis, benar-benar menurut definisinya, meliputi konflik satu jenis atau lainnya. Konflik dapat mencakup tujuan (apa); cara (bagaimana); filsafat (mengapa); tempat (dimana); waktu (kapan); dan kelompok yang mungkin diuntungkan oleh cara-cara yang berbeda dalam pemecahan isu (siapa). Untuk memunculkan dan memecahkan isu secara efektif, organisasi harus dipersiapkan untuk menghadapi akan terjadinya konflik yang hamper tak dapat di elakkan.

      Pernyataan isu strategis harus mengandung tiga unsure. Pertama, isu harus disajikan dengan ringkas, lebih baik dalam satu paragraph. Kedua, factor yang menyebabkan sebuah isu menjadi persoalan kebijakkan yang penting harus terdaftar. Khususnya factor mandate, misi, nilai-nilai, atau kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal apakah hal inisuatu isu strategis. Ketiga, tim perencana harus menegaskan konsekuensi kegagalan menghadapi isu. Ada tiga pendekatan dasar untuk mengenali isu strategis: pendekatan langsung, pendekatan sasaran (goals), dan pendekatan “misi keberhasilan”(Barry, 1986). Pendekatan langsung (direct approach) mungki merupakan pendekatan yang akan bekerja sangat baikbagi sebagian besar lembaga pemerintah dan public. Pendekatan langsung meliputi jalan lurus dari ulasan terhadap mandat, misi, dan SWOTs (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) hingga identifikasi isu-isu strategis. Pendekatan langsung merupakan yang terbaik ketika tidak ada kesepakatan tentang (goals), atau tidak ada kesepakatan tentang sasaran maka sasaran itu sendiri selalu abstrak untuk digunakan. Akhirnya, pendekatan ini bekerja dengan sangat baik ketika lingkungan demikian

                                                                                                            7

bergolak sehingga tindakan terbatas sebagai jawaban kepada isu-isu tampaknya lebih baik dari pada mengembangkan sasaran dan tujuan atau visi yang dapat berubah using dengan cepat.

      Pendekatan sasaran (goals approach) lebih sejalan dengan teori perencanaan konvensional, yang menetapkan bahwa organisasi harus menciptakan sasaran dan tujuan bagi dirinya sendiri kemudian mengembangkan strategi untuk mencapainya.

      Terakhir, pendekatan visi keberhasilan (vision o success), dimana organisasi mengembangkan suatu gambar yang “terbaik” atau “ideal” mengenai dirinya sendiri di masa depan sebagai organisasi yang sangat berhasil memenuhi misinya. Maka. Isu strategis adalah tentang bagaimana organisasi harus beralih dari jalannya sekarang menuju bagaimana organisasi akan memandang dan berjalan sesuai dengan visinya. Pendekatan visi keberhasilan menjadi sangat berguna, jika organisasi kesulitan mengidentifikasi isu-isu strategis secara langsung, jika tidak ada kesepakatan sasaran dan tujuan yang terperinci dan spesifik serta akan kesulitan mengembangkan strategi, dan jika perubahan drastic mungkin diperlukan.

      Langkah 7. Merumuskan strategi untuk mengolah isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakkan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi dapat berbeda-beda karena tingkatan, fungsi, dan waktu.

      Strategi yang efektif harus memenuhi beberapa criteria. Strategi yang efektif secara teknis harus dapat bekerja, secara politik dapat diterima oleh para stakeholder kunci, dan harus sesuai dengan filosofi dan nilai organisasi.    

E.     Menrakarsai dan Menyepakati Proses Perencanaan Strategis

      Tujuan langkah pertama dalam proses adalah mengembangkan kesepakatan awal oleh sebab itu dibutuhkan dukungan dan komittmen dari orang-orang penting pembuat keputusan adalah hal yang vital (Olsen dan Eadie, 1982).                                                                                                  8

                                                                                                           

·         Manfaat Proses

      Menurut konsepnya proses mencapai kesepakatan awal bersifat langsung, tapi dalam praktiknya sering kali agak berputar-putar. Proses biasanya berlangsung lewat langkah-langkah  berikut:

1.      Memperkenalkan konsep perencanaan strategis

2.      Mengembangkan pemahaman mengenai makna apa yang dapat dilekatkan kepada proses dalam praktiknya

3.      Berpikir melalui beberapa implikasinya yang lebih penting

4.      Mengembangkan komitmen terhadap perencanaan strategis

5.      Mencapai kesepakatan yang sebenarnya.

·         Mengembangkan Kesepakan Awal

      Untuk upaya perencanaan strategis yang difokuskan pada organisasi, mungkin sebaiknya melibatkan orang dari (dengan tambahan orang-orang penting dari luar) tiga tingkat dalam organisasi: pembuat kebijakkan dan keputusan yang berkedudukan tinggi, manajement menengah, personalia bagian teknis atau lini depan (Thompson, 1967). Para pembuat kebijakkan dan keputusan yang berkedudukan tinggi harus dilibatkan karena beberapa alasan. Pertama, mereka secara formal bertugas mempertautkan organisasi dengan bidang tugasnya. Kedua, dikarenakan tanggung jawabnya, seringkali mereka merupakan ‘perentang batas” yang sangat efektif berhubungan dengan banyak orang dan organisai baik didalam maupun diluar organisasi (Leifer dan Delbecq, 1978). Ketiga, mereka kerap kali sangat tanggap terhadap ancaman dan peluang eksternal yang mempengaruhi organisasi. Terakhir, mereka mengontrol sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan upaya pelaksanaan strategis dan mengimplementasikan rekomendasi yang muncul dari upaya tersebut.

      Kesepakatan awal harus mencakup hasil yang diinginkan, kesepakatan bahwa perencanaan strategis merupakan usaha yang bermanfaat; kesepakatan tentang organisasi, unit, kelompok, atau orang yang harus

                                                                                                            9

dilibatkan,  pemahaman bersama tentang sifat dan urutan langkah-langkah dalam proses; dan kesepakatan tentang bentuk dan pemilihan bentuk laporan.  

·         Panduan Proses

      Panduan proses dapat mengembangkan kesepakatan awal bagi upaya perencanaan strategis.

1.      Beberapa orang atau kelompok harus memrakarsai dan memperjuangkan proses.

2.      Beberapa orang atau kelompok harus mendukung proses untuk memberikannya legitimasi.

3.      Memutuskan apakah diperlukan kesepakatan awal yang terperinci dan dinegoisasikan bersama.

4.      Membentuk kesatuan tugas atau komite koordinasi perencanaan strategis.

5.      Jika suatu komite koordinasi dibentuk, gunakan komite tersebut sebagai mekanisme untuk konsultasi, negoisasi, pemecahan masalah, atau penyangga diantara organisasi.

6.      Proses ini mungkin mengalir lebih halus dan efektif jika komite organisasi dan dewan kebijakkan lainnya yang dilibatkan merupakan badan pembuatan kibijakkan yang efektif.

7.      Membentuk tim perencanaa strategis jika tim itu dibutuhkan.

8.      Orang-orang penting pembuat keputusan memerlukan orientasi dan pendidikan tentang sifat, tujuan, proses perencanaan strategis sebelum mereka dapat menegoisasikan kesepakan awal.

9.      Rangkaian kesepakatan “awal” mungkin perlu, yang melibatkan kelompok orang penting.

10.  Dalam situasi komplek kesempatan awal akan menjadi keputusan besar pertama.

                                                                                                            10

BAB III

KESIMPULAN

      Perencanaan strategis merupakan upaya mendisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal itu. Perencanaan organisasi masyarakat mengumpulkan informasi secara luas, eksploirasi alternative, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang.

      Peranan perncanaan strategis dimulai terjadinya pengaburan tiga tipe perbedaan (antara domestic dan internasional, antara bidang kebijakan dan sector politik, swasta dan nirlaba) itu mengartika kita telah menuju dunia dan saling keterkaitan dan saling ketergantugan, yaitu suatu dunia dimana tidak ada satu organisasi ataupun lembaga yang benar-benar berkuasa meskipun banyak yang terlibat

SARAN

      Sebaiknya dalam menyelasaikan suatu masalah yang telah dipilih oleh sebuah organisasi atau lembaga hendaknya dibuat terlebih dahulu perencanaan yang matang, dan juga para pembuat kebijakan hendaknya juga melihat kedepan dan meminimalisir kerugian atau konflik yang akan ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

                                                                                                            11

DAFTAR PUSTAKA

-          Bryson, John M. 2005. Perencanaan Strategis; Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

-          Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen; Edisi 2. Yogyakarta: BPTE

-          Marissa. 2008. Manajemen Public Relation; Strategi Menjadi Humas Profesional. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup

-          Mathis, Robert .L, dan John H. Jackson.  2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat

---

[1] Walter Lindenman, direktur & senior vice president Ketcum Public Relation, New York, melakukan survey terhadap sejumlah praktisi humas yang menggunakan riset sebagai dasar dalam menentukan rencana kerjanya hasil survey menunjukkan 75 persen praktisi humas yang disurvei menyatakan mereka cukup sering melakukan riset sebelum melakukan perencanaan. Praktisi yang sering melakukan riset adalah konsultan humas mencapai 89 persen. Praktisi yang paling sedikit melakukan riset adalah mereka yang bekerja pada organisasi non profit yaitu hanya 68 persen

[2] Joseph R. Dominick, The Dynaamic of Mass Communition: Media In the Digital Age, 7 th edition, McGraw Hill, Boston, 2002, hlm.348, dan seterusnya

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                3                                                                                                                                 

LIBERALISME, KAPITALISME, DAN SOSIALISME

            Dalam tulisan ini akan dipaparkan penjelasan mengenai liberalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Dimana penjelasan tersebut dikumpulkan dari berbagai referensi dan juga bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hal tersebut.

            Berikut penjelasannya:

          LIBERALISME

Secara etimologis berasal dari kata atau bahasa latin yang berati free selanjutnya liberal berati nonrestricted, tidak dibatasi atau independent in opinion; bebas dalam berpendapat.[1]                    

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Liberalisme menghendaki adanya, pertukaran gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi (private enterprise) yang relatif bebas, dan suatu sistem pemerintahan yang transparan, dan menolak adanya pembatasan terhadap pemilikan individu.

§    SEJARAH KELAHIRAN

Sejarah liberalisme termasuk juga liberalisme agama adalah tonggak baru bagi sejarah kehidupan masyarakat Barat dan karena itu, disebut dengan periode pencerahan. Perjuangan untuk kebebasan mulai dihidupkan kembali di zaman renaissance di Italia. Paham ini muncul ketika terjadi konflik antara pendukung-pendukung negara kota yang bebas melawan pendukung Paus. Liberalisme lahir dari sistem kekuasaan sosial dan politik sebelum masa Revolusi Prancis berupa sistem merkantilisme, feodalisme, dan gereja roman Katolik. Liberalisme pada umumnya meminimalkan campur tangan negara dalam kehidupan sosial. Sebagai satu ideologi, liberalisme bisa dikatakan berasal dari falsafah humanisme yang mempersoalkan kekuasaan gereja di zaman renaissance dan juga dari golongan Whings semasa Revolusi Inggris yang menginginkan hak untuk memilih raja dan membatasi kekuasaan raja. Mereka menentang sistem merkantilisme dan bentuk-bentuk agama kuno dan berpaderi.

Prinsip dasar liberalisme adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik. Di samping itu, liberalismme juga membawa dampak yang besar bagi sistem masyarakat Barat, di antaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan; pemindahan agama dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu; pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya sebagai lembaga publik, lembaga legal dan lembaga sosial.

Dalam liberalisme budaya, paham ini menekankan hak-hak pribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati. Liberalisme budaya secara umum menentang keras campur tangan pemerintah yang mengatur sastra, seni, akademis, perjudian, seks, pelacuran, aborsi, keluarga berencana, alkohol, ganja, dan barang-barang yang dikontrol lainnya. Belanda, dari segi liberalisme budaya, mungkin negara yang paling liberal di dunia.

§    MUNCULNYA LIBERALISME

Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresahan ilmiah dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri, bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat yang terbaik (rezim terbaik), menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggung jawab pada segala tindakannya baik itu merupakan sesuatu untuknya atau seseorang. Seseorang yang bertindak atas tanggung jawab sendiri dapat mengembangkan kemampuan bertindak. Menurut asumsi liberalisme inilah, John Stuart Mill mengajukan argumen yang lebih mendukung pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dia mengemukakan tujuan utama politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggung jawab dan menjadi dewasa. Hal ini hanya dapat terjadi manakalah mereka ikut serta dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh karena itu, walaupun seorang raja yang bijaksana dan baik hati, mungkin dapat membuat putusan yang lebih baik atas nama rakyat dari pada rakyat itu sendiri, bagaimana pun juga demokrasi jauh lebih baik karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri keputusan bagi diri mereka, terlepas dari baik buruknya keputusan tersebut. Jadi, ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut :

-           Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.

-           Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.

-           Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.

-           Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.

-           Kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagian sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi indivivu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya. Ideologi liberalisme ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat.

Pada tahun 1932 Franklin D. Roosevelt (1882-1945) ingin mengubah Amerika Serikatmenjadi masyarakat yang peduli terhadap sesama: meningkatkan kehidupan bersama kearah kesejahteraan bersama. Agaknya apa yang dikatakan Green, the self is a social self, ia terapkan dalam praktek. Maka dalam hak milik pun yang semula dianggap pantang untuk dibatasi atau dicampuri, sebagian yang dimiliki itu dipandang hak orang hak berpunya. Jaminan sosial (social security) bagi pekerja menjadi kemestian; malah kaum pengangguran pun dibantu, dan orang jompo tidak dibiarkan merana. Dengan New Deal(cara baru) ia menuju welfare state, negara kesejahteraan walaupun masik dengan penamaan individualisme. Liberalisme, ( dan demokrasi).[2]

Prinsip dasar liberalisme adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik. Di samping itu, liberalismme juga membawa dampak yang besar bagi sistem masyarakat Barat, di antaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan; pemindahan agama dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu; pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya sebagai lembaga publik, lembaga legal dan lembaga sosial.[3]

§    Sistem Politik Liberalisme

            Jhon Lock mengemukan bahwa manusia itu dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memakai system perwakilan, jadi harus dalam rangka demokratis.[4] Dengan dianutnya paham liberal negara-negara kerjaan yang bersifat feodal dan bertumpu pada kesetiaan terhadap raja dan keluarnya telah berubah. Prinsip dasar liberalisme adalah keabsolutan dan kebebasan yang tidak terbatas dalam pemikiran, agama, suara hati, keyakinan, ucapan, pers dan politik. Di samping itu, liberalismme juga membawa dampak yang besar bagi sistem masyarakat Barat, di antaranya adalah mengesampingkan hak Tuhan dan setiap kekuasaan yang berasal dari Tuhan; pemindahan agama dari ruang publik menjadi sekedar urusan individu; pengabaian total terhadap agama Kristen dan gereja atas statusnya sebagai lembaga publik, lembaga legal dan lembaga sosial. Sedangkan liberalisme ekonomi mendukung kepemilikan harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi hak-hak terhadap harta pribadi. Paham ini bermuara pada kapitalisme melalui pasar bebas. Sedangkan liberalisme ekonomi mendukung kepemilikan harta pribadi dan menentang peraturan-peraturan pemerintah yang membatasi hak-hak terhadap harta pribadi. Paham ini bermuara pada kapitalisme melalui pasar bebas.[5]

          KAPITALISME

            Adapun kapitalisme merupakan cara produksi, secara luas dapat dijelaskan bahwa kapitalisme sebagai: ”Suatu cara perekonomian yang berhubungan dengan produksi-produksi apa saja yang dapat diselenggarakan dalam suatu perusahaan”[6]. Atau stelsel pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi.[7] Kapitalisme juga merupakan sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas perkembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya serta perluasaan paham kebebasan. Tetapi siistem ini telah melahirkan banyak malapetaka didunia, akan tetapi ia terus melakukan tekanan-tekanannya dan campur tangan politis, sosial, dan kultur terhadap bangsa-bangsa didunia.[8]

Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.

§    SEJARAH

         Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu. Kapitalisme adalah salah satu pola pandang manusia dalam segala kegiatan ekonominya. Perkembangannya tidak selalu bergerak ke arah positif seperti yang dibayangkan banyak orang, tetapi naik turun. Kritik keberadaan kapitalis sebagai suatu bentuk penindasan terhadap masyarakat kelas bawah adalah salah satu faktor yang menyebabkan aliran ini banyak dikritik. Akan tetapi, bukan hanya kritik saja yang mengancam kapitalisme, melainkan juga ideologi lain yang ingin melenyapkannya, seperti komunisme.

§    Sistem Ekonomi Kapitalis

Adam Smith adalah tokoh ekonomi kapitalis klasik yang menyerang merkantilisme yang dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para psiokrat yang menganggap tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi. Gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep MCM (Modal-Comodity-Money, modal-komoditas-uang), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand), maka pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.[9]

Ide-ide  Karl Marx sangatlah penting. Dia sama sekali tidak menganggap kepemilikan alat-alat produksi oleh individu swasta merupakan masalah utama kapitalisme. Yang ia tolak adalah sebuah situasi dimana alat produksi dikontrol oleh minoritas dalam berbagai bentuk untuk mengeksploitasi mayoritas. Eksploitasi semacam ini mengambil bentuk dalam hubungan sosial di tempat kerja. Yakni para pekerja yang tidak memiliki perangkat produksi, dan tidak memiliki komoditi untuk dijual sehingga mereka harus menjual tenaga kerjanya untuk gaji (wage labour system). Ini berarti mereka tidak memiliki kontrol dari hasil kerjanya. Dalam sebuah sistem ekonomi seperti ini, tidak ada kemungkinan untuk merencanakan perekonomian demi kepentingan masyarakat luas. Justru sebaliknya, setiap kapitalis akan didorong oleh kompetisi untuk membangun usaha dengan mengorbankan orang lain. Seperti yang dikatakan Marx, 'Akumulasi! Akumulasi! itu adalah nabi-nabi baginya'. Ini berarti yang kuat memakan yang lemah, dan sistemnya akan turun secara drastis sampai mengalami krisis ekonomi.

Marx, menyebut kondisi seperti ini keterasingan (atau alienasi) pekerja, dan salah satu slogannya yang sangat terkenal adalah 'penghapusan sistem wage labour".Di dunia moderen, modal memiliki bentuk yang bermacam-macam. Di mancanegara terjadi swastanisasi perusahaan-perusahan milik negara. Negara-negara lain seperti Swedia atau Italia masih memiliki sektor negara yang besar, sedangkan di Cina dan Kuba perencanaan ekonominya masih dilakukan secara terpusat. Tetapi di semua negara itu analisa fundamental Marx masih sangat relevan. Alat-alat produksi masih dikontrol oleh minoritas meskipun komposisinya sangat bermacam-macam dari para pengusaha individu melalui sektor swasta dan birokrat yang bekerja di sektor publik.

          SOSIALISME

Istilah sosialisme atau sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi, sistem ekonomi, dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Di Perancis, istilah ini mengacu pada para pengikut doktrin Saint-Simon pada tahun 1832 yang dipopulerkan oleh Pierre Leroux dan J. Regnaud dalam l'Encyclopédie Nouvelle. Penggunaan istilah sosialisme sering digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda-beda oleh berbagai kelompok, tetapi hampir semua sepakat bahwa istilah ini berawal dari pergolakan kaum buruh industri dan buruh tani pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berdasarkan prinsip solidaritas dan memperjuangkan masyarakat egalitarian yang dengan sistem ekonomi menurut mereka dapat melayani masyarakat banyak daripada hanya segelintir elite.

§    SEJARAH

Sosialisme yang kita kenal sekarang ini timbul sebagian besar sebagai reaksi terhadap liberalisme abad ke 19. Pendukung liberalisme abad ke 19 adalah kelas menengah yang memiliki industri, perdagangan dan pengaruh mereka di pemerintahan besar akibatnya kaum buruh terlantar. Kaum Borjuis dengan semakin baiknya alat produksi, sempurnanya alat-alat komunikasi, menarik semua bangsa bahkan yang paling biadab sekalipun keperadaban dunia.[10]

Sosialisme Utopis atau Sosialisme Utopia adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk menyebut diri mereka; istilah "Sosialisme Utopis" awalnya diperkenalkan oleh Karl Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya, untuk menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotetis masa datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan suatu cara dimana komunitas masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan.

Karena Sosialisme utopis ini lebih merupakan sebuah kategori yang luas dibanding sebuah gerakan politik yang spesifik, maka sebenarnya sulit untuk mendefinisikan secara tepat istilah ini. Merujuk kepada beberapa definisi, desinisi sosialisme utopis ini sebaiknya melihat para penulis yang menerbitkan tulisan-tulisan mereka pada masa antara Revolusi Perancis dan pertengahan 1930-an. Definisi lain mengatakan awal mula sosialisme utopis jauh lebih ke masa lalu, dengan mengambil contoh bahwa figur Yesus adalah salah satu diantara penganut sosialisme utopis.

Istilah "sosialisme ilmiah" kadang digunakan oleh para penganut paham Marxisme untuk menguraikan versi sosialisme mereka, terutama untuk tujuan membedakannya dari Sosialisme Utopis dimana telah terdeskripsi dan idealistis (dalam beberapa hal mewakili suatu yang ideal) dan bukan ilmiah, yaitu, yang dibangun melalui pemikiran dan berdasarkan pada ilmu-ilmu sosial.

§    SOSIALISME DAN DEMOKRASI

Demokrasi dan sosialilsme merupakan dua ideologi yang sekarang nampak diannut di berbagai Negara yang bukan Fasis dan bukan Komunis. Dalam keadaan sekarang tidak mudah merumuskan pengertian demokrasi . Berbagai macam demokrasi telah berkembang menjadi berbagaai bentuk masyarakat. Demokrasi Inggris modern atau demokrasi Swedia lebih dekat dalam beberapa hal pada sosialisme Negara di Soviet Rusia dibandingkan dengan sistim ekonomi Amerika Serikat . Akan tetapi dalam soal-soal perorangan dan kemerdekaan politik hal sebaliknya yang berlaku . Berbeda lagi yang ada di Amerika Serikat mungkin dapat disebut “demokrasi kapitalis”. Disebut demikian karena yang tampak hanya demokrasi politik, tetapi tidak cukup ada apa yang dinamakan demokrasi ekonomi dengan tetap adanya freefight ekonomi yang memungkinkan beberapa gelintir orang menjadi kapitalis yang amat kaya .

Demokrasi ekonomi dan disamping itu demokrasi sosial dapat diketemukan dalam idiologi sosialisme, yang pada prinsipnya menjurus kepada suatu keadilan sosial dengan semboyan : kepada seorang harus diberikan sejumlah yang sesuai dengan nilai pekerjaanya. Akan tetapi untuk mencapai itu, pemerintah sering harus campur tangan dengan membatasi keluasaan gerak-gerik para warganegara. Sampai di mana ini berlaku, tergantung dari keadaan setempat di tiap-tiap Negara ( Wiryono P., 1981: 137) .

§    UNSUR-UNSUR PEMIKIRAN DAN POLITIK SOSIALISME

Sosialisme, seperti gerakan-gerakan dan gagasan liberal lainnya, hal ini mungkin karena kaum liberal tidak dapat menyepakati seperangkat keyakinan dan doktrin tertentu. Apalagi sosialisme telah berkembang di berbagai Negara dengan tradisi nasionalnya sendiri dan tidak pernah ada otoritas pusat yang menentukan garis kebijakan partai sosialis yang bersifat mengikat, namun garis-garis besar pemikiran dan kebijakan sosialis dapat disimak dari tulisan-tulisan ahli sosialis dan kebijakan partai sosialis. Apa yang muncul dari pemikiran dan kebijakan itu bukanlah merupakan sesuatu konsisten. Kekuatan dan kelemahan utama sosialisme terletak dalam kenyataan bahwa system itu tidak memiliki doktrin yang pasti dan berkembang karena sumber-sumber yang saling bertentangan dalam masyarakat yang merupakan wadah perkembangan sosialisme.

Unsur-unsur pemikiran dan politik sosialis yang rumit dan saling bertentangan dengan jelas tergambar dalam gerakan sosialis Inggris. Unsur-unsur yang ada dalam gerakan sosialis Inggris adalah: (1). Agama, (2) Idealisme Etis dan Estetis, (3) Empirisme Fabian, (4) Liberalisme (Willian Ebenstein,1985:188).

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas kapitalisme lahir karena di latar belakangi oleh paham liberalisme yang tidak memberikan kepuasan kepada para penguasaha dan pekerja untuk mengembangkan usahanya. Kapitalisme sendiri menimbulkan malapetaka bagi banyak manusia, karena paham kapitalisme memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk melakukan apa yang diinginkan dan di perlukan untuk memajukan perusahaan mereka.

Sosialisme adalah pandangan hidup dan ajaran kamasyarakatan tertentu , yang berhasrat menguasai sarana-sarana produksi serta pembagian hasil-hasil produksi secara merata . Sosialisme sebagai ideology politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar oleh para pengikutnya mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujutnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi , konstitusional –parlementer , dan tanpa kekerasan.

Sosialisme sebagai ideology politik timbul dari keadaan yang kritis di bidang sosial, ekonomi dan politik akibat revousi industri . Adanya kemiskinan , kemelaratan ,kebodohan kaum buruh , maka sosialisme berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan secara merata.

 REFERENSI

Dr Firdaus Syam, M.A. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta. Bumi Aksara

Deliar Noer. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Mizan Pustaka.

Heywood, Andrew. Key Concepts in Politics, 1988. New York: Palgrave

Franz Mignis-Suseno. 2001. Pemikiran Karl Marx. Jakarta. PT. Gramedia Puataka Utama

Soultou, R.H. 1977. Pengantar Ilmu Politik. Ary Study Club

Cahyono, Cheppy Herry. 1986. Ilmu Politik dan Perspektifnya. Yogyakarta: Tiara Wacana

Surbakti, Ramblan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo

---

[1] Maxime Rodinson, Islam dan Kapitalisme, Bandung , Iqra, 1982, hlm 31 (pendapat  ini dimuat dalam:Dr Firdaus Syam, M.A. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta. Bumi Aksara hlm 245)

[2] Sebenarnya kapitalisme amerika sudah dari abad ke 19 menerima campur tangan pemerintah dan masyarakat dalam hal milik. Ini terbukti dari UU anti-trust dan kartel, kepemilikan yang bersifat monopoli.(dimuat dalam: Deliar Noer. Pemikiran Politik di Negeri Barat. Mizan Pustaka. Hlm 244)

[3] Rudi M. 2003. Pengantar Ilmu Politik

[4] Ibid. hlm 59

[5] Surbakti, R. 1992. Memahami Ilmu Politik.

[6] Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid 1, Jakarta, Panitia Penerbit DBR, 1965. hlm 181

[7] Sukarna, Ideologi, Bandung, Alumni. 1981. hlm 59

[8] Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI. Abu Rido(Pnyt) Gerakan Keagamaan dan Pemikiran. WAMI. 1999. hlm 167

[9] Marhainis Abdul Hay,et, All, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jakarta. UPN Veteran, 1982. hlm 88

[10] Schumacher, Kecil Itu Indah, Jakarta, LP3ES,1979, hlm240-241 dan 246