Politik dan Pemerintahan Negara CHina

BAB I

1.1  Pendahuluan

Sistem politik merupakan salah satu perangkat penting dalam kehidupan perpolitikan di dalam suatu negara. Struktur dalam sistem politik mencakup dua hal, yaitu; suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur meliputi  badan eksekutif, badan legislatif dan badan yudikatif.  Sedangkan infrastruktur meliputi partai politik, kelompok kepentingan dan lain-lain. Dalam makalah ini akan dijelaskan sistem politik dan pemerintahan China, perkembangan ekonomi China, pertahanan dan keamanan, hubungan diplomatik China dengan beberapa negara-negara dunia serta isu-isu transnasional.

China merupakan salah satu negara sosialis-komunis yang terbilang cukup eksis hingga saat ini. Ditengah-tengah pusaran kapitalis, China dapat bertahan dengan mencoba beradaptasi terhadap sistem kapitalis. Hal tersebut terbukti dengan munculnya China sebagai pusat kekuatan ekonomi tidak hanya di kawasan Asia Timur tetapi juga dunia. Selain itu posisi China sebagai salah satu negara P5 membuat pondasi China semakin kokoh. Dibidang pertahanan dan keamanan, banyak isu-isu muncul terkait dengan semakin kuatnya militer China ditambah lagi dengan produksi peralatan militer seperti; jet tempur, kapal selam, kapal induk, tank dan lain-lain. China juga merupakan negara yang berada diposisi pertama dengan jumlah tentara yang besar dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. China merupakan negara yang tergolong aktif dalam organisasi internasional dan hubungan diplomatik lainnya.

Tulisan ini merujuk dari beberapa referensi, salah satunya adalah tulisan James Kynge yang berjudul “China Shakes The World: The Rise of a Hungry Nation”. Selain itu penulis juga merujuk pada referensi lain, seperti; jurnal, surat kabar, berita online dan situs-situs internet terkait.

1.2  Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemejuan China sehingga muncul menjadi negara besar dan merupakan pusat perekonomian Asia ditengah-tengan pusaran ekonomi kapitalis. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari sistem politik dan pemerintahan China yang dapat membuat China survive hingga saat ini. Setelah itu dapat dilakukan analisa terkait dengan perkembangan China baik dalam ekonomi, politik, hankam dan hubungan internasional yang dilakukannya.

1.3  Rumusan Masalah

“Bagaimana politik, ekonomi dan militer China dapat survive ditengah pusaran kapitalis, dimana China tetap menggunakan sistem sosialis-komunis?.”

BAB II ISI

A.   Sejarah Perpolitikan China

Republik Rakyat China adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh kebudayaan, sejarah dan geografis yang dikenal sebagai China.  Sejak didirikan pada tahun 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). Walupun seringkali dilihat sebagai negara yang berhaluan komunis, kebanyakan sektor ekonomi China telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, China masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Menurut definisi resminya,  RRC merupakan suatu negara yang berhaluan komunis dan hal itu memang karena China merupakan negara komunis  abad ke-20 yang lalu. Secara resmi China masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ahli tidak berpandangan bahwa China merupakan negara komunis seutuhnya. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang dilaksanakan oleh China, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu penyebab masalah ini  adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911, Cina diperintah secara otokratis  oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 didobrak partai komunis Cina.

Dalam bidang politik, China masih dikuasai oleh Partai Komunis China. Rekrutmen politik juga dilakukan oleh partai komunis China, dan partai ini akan secara tega melakukan protes atas organisasi atau apapun yang dapat membahayakan kedudukannya dalam pemerintahan. Selain itu tujuan utama dari Partai Komunis China adalah untuk selamanya mempertahankan kekuasaan atas China, partai tidak akan pernah runtuh dan akan selalu mempunyai kekuatan untuk megendalikan negara beserta rakyatnya. Salah satu kebijkan politik Deng Xiaoping yang terkenal adalah “Satu Negara Dua Sistem”.[1]

Inti dari kebijakan politik ini adalah Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah Beijing, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri. Pada awalya Taiwan juga pernah ditawarkan untuk melakukan reunifikasi dengan Republik Rakyat China dibawah dasar kebijakan Satu Negara Dua Sistem, tapi tetap saja status Taiwan yang khusus tidak bisa disamakan dengan Hongkong dan Makau.[2]

Sedangkan dalam bidang ekonomi, sepertinya China tidak perlu diragukan lagi kekuatan perekonomiannya. Awalnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping untuk merubah sistem perekonomian China. Deng Xiaoping memulainya dengan melakukan reformasi kebijakan pintu terbuka  yang menyebabkan privatisasi dan melonggarkan pusat kontrol pemerintah atas perekonomian China. Beliau membiarkan sebagian kecil penduduk untuk mendapatkan kekayaan, dan mereka yang membantu mendorong maju perekonomian China selama 90-an sampai dengan akhir abad ke-20. Meskipun begitu, asumsi dasar tentang pemerintah Cina masih berlaku yaitu pemerintah China masih mempertahankan bahwa partai harus selalu memegang kendali, pemerintah tidak akan runtuh di dalam partai, dan partai harus memegang kekuasaan selamanya. Dari perspektif struktur politik di China, jelas bahwa partai dapat dengan mudah mengendalikan perekonomian China. Karena partai sudah memiliki keunggulan mutlak di sisi politik, begitu juga dibidang perekonomian sehingga Partai Komunis China tidak akan merasa takut lagi terhadap gangguan dari dalam negeri.

Dalam masalah kependudukan, China mengaku bahwa meskipun negaranya berhaluan komunis tetapi hak-hak tiap individu tetap diakui, meskipun hanya dalam batasan tertentu. Pemerintah China mengakui bahwa China merupakan satu negara yang memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah Administrasi Minoritas kepada etnik bangsa minoritasnya dan memberikan hak istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi disamping menjadi pegawai pemerintahan.

B.   Sistem Politik

Sistem politik di China menganut sistem pemerintahan komunis. Partai komunis merupakan satu-satunya partai yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara China. Tugas pokok dan tujuan negara adalah mempertahankan serta mengembangkan sistem sosialis di semua bidang, bertahan dalam arus reformasi dan mengembangkan ekonomi pasar. Di China terdapat badan Kongres Nasional Rakyat yang dapat  dikatakan mempunyai kekuasaan  besar dalam sistem politik di China. Berikut ini adalah penjelasannya.

1.      Badan Eksekutif

Presiden di China dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat, biasanya calon presiden ditunjuk oleh Presidium Kongres Nasional Rakyat. Presiden menjabat dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak boleh lagi menjabat setelah 2 periode berturut-turut. Jika jabatan  presiden kosong, maka akan digantikan oleh wakil presiden. Namun jika jabatan wakil presiden  kosong, maka Kongres Rakyat Nasional akan menunjuk wakil presiden yang baru untuk mengisi jabatan tersebut.

Fungsi dan kekuasaan presiden di China, yaitu :

·         Melaksanakan sistem pemerintahan

·         Menerima perwakilan diplomatik asing

·         Menunjuk perwakilan luar negeri

·         Meratifikasi dan membatalkan perjanjian penting

2.      Badan Legislatif

Di China, badan legislatif dikenal dengan Kongres Nasional Rakyat (The National People’s Congress) yang terdiri dari wakil terpilih dari provinsi-provinsi, daerah otonom dan kota langsung di bawah Pemerintah Pusat dan wakil dipilih oleh pasukan bersenjata. Para anggota kongres dipilih dalam jangka waktu 5 tahun, Komite Tetap Konggres Nasional Rakyat [3] harus memastikan penyelesaian pemilihan deputi untuk dua bulan selanjutnya, sebelum berakhirnya masa jabatan Kongres. Sidang kongres dilaksanakan sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh komite tetap.

Fungsi-fungsi dan kekuasaan Kongres, yaitu :

·         Mengubah dan menetapkan konstitusi

·         Mengawasi penegakan konstitusi

·         Memilih presiden dan wakil presiden

·         Memilih Ketua Komisi Militer Pusat

·         Memilih Hakim mahkamah Agung

·         Memeriksa dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional beserta laporan pelaksanaannya

·         Memeriksa dan menyetujui anggaran negara dan laporan pelaksanaannya

·         Mengubah atau membatalkan keputusan yang tidak tepat dari Komite Tetap Kongres

·         Menyetujui pembentukan provinsi, daerah otonom, dan kota langsung di bawah Pemerintah Pusat

·         Menentukan pembentukan daerah administrasi khusus dan sistem akan dilembagakan di sana;

·         Melaksanakan fungsi sebagai organ tertinggi kekuasaan negara.

Didalam Kongres Nasional Rakyat, terdapat Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat yang juga mempunyai fungsi-fungsi, sebagai berikut :

·         Untuk menyusun konstitusi dan mengawasi jalannya penegakan konstitusi.

·         Untuk menetapkan dan mengubah undang-undang.

·         Untuk mengkaji dan menyetujui ketika Kongres Nasional Rakyat mengadakan sidang mengenai pembangunan ekonomi dan sosial nasional atau anggaran negara.

·         Untuk mengawasi Dewan Negara, Komisi Militer Pusat Rakyat dan Mahkamah Agung Rakyat.

·         Untuk membatalkan aturan administrasi dan peraturan, keputusan atau perintah dari Dewan Negara yang bertentangan dengan Konstitusi atau hukum.

·         Untuk membatalkan peraturan-peraturan  lokal atau keputusan dari organ-organ kekuasaan negara provinsi, daerah otonom, dan kota langsung di bawah Pemerintah Pusat yang bertentangan dengan konstitusi atau hukum.

·         Untuk mengangkat atau memberhentikan rekomendasi dari Presiden Rakyat Mahkamah Agung, Wakil Presiden dan Hakim Mahkamah Agung Rakyat, anggota Komite Yudisial dan Ketua Pengadilan Militer.

·         Untuk menentukan pengangkatan atau penarikan kembali perutusan luar negeri.

·         Untuk menentukan pengesahan atau pembatalan perjanjian dan perjanjian penting yang dilakukan dengan negara-negara lain.

·         Untuk memutuskan pemberian pengampunan khusus.

·         Untuk menetapkan keadaan darurat militer di seluruh negara atau di propinsi tertentu, daerah otonom, atau kota langsung di bawah Pemerintah Pusat.

Kongres Nasional Rakyat telah membentuk sembilan komite khusus dimana yang menjabat sebagai ketua komite khusus ini adalah wakil ketua atau anggota Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat. Komite-komite khusus ini adalah :

·         Komite Kelompok Etnis

·         Komite Hukum

·         Komite Ekonomi, Pendidikan, Iptek dan Kebudayaan

·         Komite Urusan Luar Negeri

·         Komite Urusan Sipil, Lingkungan dan Sumber Daya.

Selain Kongres Nasional Rakyat, ada juga Kongres Masyarakat Lokal (The Local People’s Congress) yang berada di provinsi, daerah otonom, kota langsung di bawah pemerintah pusat, prefektur otonom, kabupaten, kabupaten otonom, kota, kabupaten kota dan kota-kota etnis. Masa jabatan Kongres Masyarakat Lokal di provinsi, daerah otonom dan kota langsung di bawah pemerintah pusat adalah lima tahun sedangkan masa jabatan kongres rakyat dari kabupaten, kabupaten otonom, kota, kabupaten kota, kota-kota etnis adalah tiga tahun. Fungsi Kongres Masyarakat Lokal, diantaranya :

·         Untuk menjamin ketaatan dan pelaksanaan konstitusi dan hukum serta peraturan administrasi dan peraturan di daerah masing-masing administrasi.

·         Untuk memeriksa dan memutuskan rencana pembangunan ekonomi dan budaya lokal serta untuk pengembangan pelayanan publik.

·         Untuk memeriksa dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi dan sosial serta anggaran daerah administrasi masing-masing.

·         Untuk memeriksa dan menyetujui laporan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial.

·         Untuk  memilih dan memiliki kekuatan untuk memanggil gubernur dan wakil gubernur, atau walikota dan wakil walikota, atau kepala dan wakil kepala kabupaten, kecamatan, kabupaten dan kota.

3.      Badan Yudikatif

Di China, badan yudikatif sama seperti badan–badan pemerintahan lainnya yaitu berada dibawah pengawasan Kongres Nasional Rakyat. Kongres Nasional Rakyat mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi dan mengawasi penegakan konstitusi. Selain itu, Kongres Nasional Rakyat mempunyai hak untuk mengubah atau menarik kembali konstitusi oleh Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat. Revisi konstitusi diusulkan oleh Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat atau lebih dari seperlima dari delegasi  ke Kongres Nasional Rakyat dan harus disetujui mayoritas dua pertiga dari Kongres Nasional Rakyat.

Aturan hukum yang dilaksanakan bertujuan untuk  membangun China sebagai negara sosialis dengan aturan hukum yang mengikat seluruh rakyatnya. Seluruh masyarakat, partai politik dan organisasi  sosial harus mematuhi konstitusi dalam segala tindakan mereka dan tidak akan ada hak istimewa untuk berada diatas konstitusi atau hukum. Semua pelanggaran yang terjadi,  jika melanggar konstitusi atau hukum harus diselidiki dan juga dijatuhi hukum yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

4.      Partai Politik

Di Republik Rakyat China terdapat satu partai tunggal yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan dalam negara, yaitu Partai Komunis China (中国共产党: Zhongguo gongchandang). Namun, masih ada beberapa partai kecil juga, diantaranya :

a.      Partai Kuomintang (中国共产党 : Zhongguo Guomintang)

Atau sering disebut sebagai Partai Nasionalis China yang didirikan oleh Dr.Sun Yat Sen dan merupakan partai tertua dalam sejarah modern China yang bertujuan untuk melawan Kekaisaran Qing dan mendirikan Republik China demi pembaharuan China. Salah satu pemimpin partai ini yang terkenal adalah Chiang Kai Shek. Pada saat ini, Partai Kuomintang lebih mendukung persatuan kembali dengan China daripada kemerdekaan sendiri.

b.      Partai Hijau Taiwan (台灣綠黨: Taiwan Ludang)

Partai Hijau Taiwan adalah sebuah partai yang bergerak di bidang preservasi lingkungan dan menjaga serta menciptakan perdamaian dunia. Partai ini didirikan pada tanggal 25 Januari 1996, pernah mengirimkan satu wakil ke Badan Perwakilan Rakyat pada tahun 1996. Setelah itu, partai ini tidak pernah memenangkan kursi apapun baik di legislatif maupun eksekutif.

c.       Partai Pertama Rakyat (親民黨: Qinmindang)

Partai ini muncul karena ketidakpuasan dari kepemimpinan Lee Teng-Hui dalam Kuomintang yang tidak menyetujui James Soong mewakili Kuomintang menjadi kandidat pemilihan presiden tahun 2000. Karena dorongan dari para pendukungnya, James Soong  membentuk partai baru yang sehaluan dengan Kuomintang namun berbeda azas. Pada dasarnya, partai ini bekerja sama dengan Kuomintang dalam pengambilan keputusan di badan legislatif. Beberapa tahun belakangan ini sempat terdengar kabar bahwa partai ini akan bergabung kembali dengan Kuomintang.

d.      Partai Progresif Demokratik (民主進步黨)

Partai ini mempunyai tujuan utama untuk memerdekakan Taiwan sebagai negara berdaulat. Berbeda dengan konsep yang ditanamkan oleh Kuomintang dan Partai Komunis Cina yang sepakat bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China. Partai Progresif Demokratik adalah sebuah partai yang berawal dari perkumpulan para tokoh oposisi terhadap partai pemerintah Kuomintang pada masa itu. Semula, pemerintah dengan mudah merepresi kekuatan oposisi ini dengan dalih Undang-undang Darurat yang dimaklumatkan sejak tahun 1949.

e.       Partai Komunis China (中国共产党: Zhongguo gongchandan)

 Partai politik yang berhaluan komunis yang sekarang memerintah di Republik Rakyat Cina. Partai ini didirikan pada tahun 1921 oleh Mao Zedong dan aktivis-aktivis revolusi lainnya semasa kekacauan yang melanda China karena perang saudara antar jenderal-jenderal perang sesaat setelah Dinasti Qing runtuh. Sekretaris Jendral Partai Komunis China saat ini yang juga merangkap sebagai Presiden Republik Rakyat China, yaitu Hu  Jintao.[4]

Terdapat empat dasar tuntutan dalam pembangunan Partai Komunis China, yaitu :

·         Menegakkan garis dasar partai

·         Mematuhi prinsip-prinsip partai dan mencari kebenaran dari fakta-fakta yang ada

·         Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

·         Menegakkan sentralisme demokrasi. Ada beberapa prinsip dalam penegakan sentralisasi demokrasi, yaitu :

1)      Anggota Partai Individu adalah bawahan sebuah organisasi Partai, minoritas adalah bawahan mayoritas, organisasi tingkat yang lebih rendah adalah bawahan ke tingkat yang lebih tinggi, masing-masing organisasi dan semua anggota partai keseluruhan bawahan Partai Kongres Nasional dan Komite Sentral.

2)      Partai organisasi di tingkat yang lebih tinggi sering harus mendengarkan pendapat dari organisasi yang lebih rendah dan anggota partai pada umumnya serta memecahkan masalah mereka tanpa penundaan.

3)      Partai komite di semua tingkat melaksanakan sistem yang menggabungkan kepemimpinan kolektif dengan divisi pekerjaan dan tanggung jawab pribadi.

Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilu yang sekarang diadakan di setingkat kecamatan dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Popularitas Partai Komunis China di kalangan rakyat sulit diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, selain itu juga dapat dipastikan ada sebagian rakyat China yang mendukung partai ini dan ada juga yang membantahnya. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial diantara kaya dan miskin dan gejala KKN yang berlaku karena birokrasi pemerintahan.

Ada sebuah program Partai Komunis China pada tahun 1958-1960 yang bertujuan untuk membangkitkan perekonomian China melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan tenaga kerja murah.[5] Namun program ini akhirnya menyebabkan bencana ekonomi karena kurang adanya realistisnya program ini sejak semula. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan program ini, adalah :

·         Seluruh tenaga kerja yang produktif dibidang agraris dipindahkan ke bidang industri, sehingga tidak ada petani yang menanam tanaman sebagai stok bahan pangan.

·         Angka-anka statistik yang dilambungkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

·         Program ini menyebabkan kematian karena bencana kelaparan.[6]

C.   Perkembangan Ekonomi China

Sejak akhir tahun 1970-an China telah beralih dari negara yang tertutup menjadi sebuah negara yang terbuka terhadap investor-investor asing. Perekonomian China mulai berkembang pesat sejak pemerintahan Deng Xiaoping yang mulai membuka China sebagai negara yang mengundang investor asing yang membawa modal ke China dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI).[7] Hingga akhir tahun 1990-an China tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar di kawasan Asia. Peningkatan perekonomian ini didukung dengan manifestasi baru dari kapitalisme China, seperti; perusahaan-perusahaan swasta, pabrik-pabrik ekspor, bursa saham dan lain-lain.

Reformasi yang dilakukan oleh China untuk memperbaiki perekonomiannya pasca kebijakan ekonomi tertutup, diantaranya:

·         Melakukan pengahapusan secara bertahap ketergantungan terhadap kegiatan pertanian

·         Melakukan perluasan secara bertahap terkait dengan liberalisasi harga-harga

·         Desentralisasi kebijakan fiskal

·         Menambahkan kebijakan otonomi terhadap perusahaan-perusahaan negara

·         Membentuk diversifikasi sistem perbankan

·         Mengembangkan bursa pasar

·         Mempercapat pertumbuhan sektor-sektor swasta

·         Membuka kegiatan perdagangan asing dan investasi.

Restrukturisasi ekonomi yang dilakukan oleh China telah banyak berkontribusi sepuluh kali lipat melebihi GDP sejak tahun 1978.[8] Adapun tantangan terhadap pemerintah China dalam bidang ekonomi adalah;[9] (1) terjadinya penopangan cukup besar terkait meningkatnya kesempatan kerja untuk  sepuluh juta migran dan pendatang baru, (2) mengurangi tindakan korupsi dan tindakan-tindakan kriminal lainnya, dan (3) kontaminasi lingkungan yang terjadi akibat transformasi industri. Kerusakan lingkungan merupakan tantagan utama bagi pemerintahan China karena pesatnya perkembangan industri yang mengakibatkan banyaknya polusi dan pencemaran lainya. Pemerintah China juga mencari tambahan produksi energi selain gas dan minyak, yaitu dengan fokus terhadap proliferasi nuklir sebagai energi alternatif.

Perkembangan perekonomian China saat ini juga diiringi dengan penemuan-penemuan jenius yang inovatif. Para teknisi China telah dapat mengkloning teknologi dunia dalam telecommunication and computer gears, serta pengaruh China dalam persaingan teknologi global yang paling utama utama yaitu dalam persaingan teknologi khususnya peralatan jaringan.[10] China berusaha untuk mengimbangi kemajuan teknologi untuk mengurangi ketergatungan terhadap negara maju. Sekarang ini China sedang mengembangkan industriteknologi intensif, seperti; otomotif, baja, kimia, semikonduktor dan elektronik digital. Akhirnya China dengan cepat menyusul ketertinggalannya dalam industri teknologi, teknik mesin dan manufaktur sekaligus menyediakan produk teknologi bagi negara-negara lain.

D.   Pertahanan dan Keamanan

Perkembangan kekuatan militer China banyak menarik perhatian negara-negara khususnya di kawasan Asia Timur, seperti; Jepang, Korea Selatan, Korea Utara dan taiwan. Pertumbuhan militer China yang pesat menimbulkan adanya rasa kekhawatiran dan ancaman terhadap negara-negara tetangganya. Banyak isu-isu yang muncul terkait dengan motif China melakukan transformasi militernya, salah satunya adalah perkembangan militer China didasari oleh motif untuk mencapai posisi sebagai negara terkuat secara regional dan global,[11] sehingga kerjasama dengan China merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh negara-negara tetangga sebagai tanggapan kritis untuk menyikapi pengembangan militer China.

China memiliki militer terbesar dunia dengan 2,3 juta personel aktif dan 1,2 juta personel cadangan. Sementara Amerika memiliki jumlah personel aktif dan cadangan di bawah 3 juta orang. Untuk kekuatan darat, China memiliki 1,9 juta personel, 14 ribu tank, 14.500 satuan artileri dan 453 helikopter. Sedangkan untuk kekuatan udara, China memiliki 470 ribu personel, 2.556 pesawat tempur, 400 jet penyerang daratan (ground attack).
Untuk kekuatan laut, China memiliki 250 ribu personel, 66 kapal selam, 27 kapal perusak, dan 52 pergat (frigate). Sementara di gudang senjata, China memiliki 100 ribu personel, 140 rudal nuklir, 1.000 antirudal.[12]

China memiliki senjata Dong Feng 21D, rudal darat yang mampu mencapai sebuah kapal induk sejauh 2.000 mil di lepas pantai. Selain membeli hak lisensi dan mereproduksi jet tempur Sukhoi-27 dari Uni Soviet, setelah keruntuhannya. Pada 2020 China diperkirakan akan memiliki beberapa armada kapal induk, menyesuaikan dengan kekuatan angkatan lautnya yang besar. Anggaran pertahanan China dinaikkan 12,7% pada tahun 2011, dari peningkatan 7,5% pada 2010. Dengan total pengeluaran mencapai 601,1 miliar yuan, atau 6% dari total pengeluaran pemerintah.

Kebijakan Pertahanan Nasional China dalam Buku Putih Pertahanan China (China National Defense) tahun 2008 adalah defensi aktif atau jiji fangyu yaitu sikap mempertahankan diri dan hanya akan menyerang jika diserang terlebih dahulu.[13] Oleh karena itu berdasarkan kerangka pertahanan, pengembangan kekuatan militer disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan pembagunan nasional. Selain itu China juga menjamin bahwa modernisasi militer yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan mempertahankan diri.[14] Dalam kebijakan proliferasi nuklir, kemampuan serang balas senjata nuklir China dibatasi hanya untuk mendukung strategi penangkalan menghadapi serangan nuklir dari negara lain. Hal ini pernah ditegaskan oleh Presiden China, Hu Jintao, pada kongres Partai Komunis China ke-17 yang berlangsung di Beijing pada Oktober 2007 yang menyatakan bahwa meskipun China melakukan pembangunan dan modernisasi militer, tetapi peranan Tentara Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army) masih terbatas pada kapasitas pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan dan integritas teritorial.[15]

Pengembangan militer China juga dimaksudkan untuk mengamankan dan mendukung tujuan dan tugas pokok pertahanan nasional China, seperti untuk mencegah setiap pelanggaran wilayah teritorial, baik darat, laut, dan udara, dan melawan tindakan agresi. Dalam jangka panjang, kekuatan militer China ini juga diarahkan untuk mampu menjamin negara menjadi bagian integral dari pengaturan keamanan di kawasan, khususnya Asia Timur. Kekuatan militer juga dapat dipandang sebagai penjamin untuk menopang pengaruh politik luar negeri China di dunia internasional.

Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) terbagi atas tiga elemen, yaitu TPR - Angkatan Darat, TPR - Angkatan Laut, dan TPR - Angkatan Udara. China juga membentuk Second Artillery Force, sebuah satuan yang menangani peluru kendali strategis. Berikut penjabarannya;

·         TPR-AD (Angkatan Darat)

Tugas pokok TPR-AD lebih diposisikan untuk tujuan defensif, yaitu menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan, melindungi kedaulatan negara dari musuh-musuh dalam dan luar negeri, mendukung pembangunan ekonomi nasional, dan membantu terpeliharanya stabilitas dalam negeri.[16] TPR-AD memiliki sekitar 1,6 juta personil dan dibagi ke dalam 18 grup yang masing-masing berkekuatan sekitar 30.000 hingga 65.000 personil.[17]

·         TPR-AL (Angkatan Laut)

Tugas pokok TPR-AL mengalami perubahan dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan strategis serta tantangan yang dihadapi. Saat ini sifat tugas pokok TPR-AL telah mengalami perubahan yang signifikan, dari peran statis yaitu pertahanan pantai dan laut dekat ke peran pertahanan laut aktif.[18] Dalam kapasitas ini maka peran TPR-AL menjadi sangat penting dalam mendukung sistem pertahanan nasional strategis. TPR-AL memikul tanggung jawab dan tugas yang makin penting dalam menjaga keamanan wilayah laut dan ditempatkan di garis depan dalam pelibatan militer. TPR-AL mengembangkan diri menjadi kekuatan maritim yang modern dengan kemampuan persenjataan konvensional dan nuklir. Peran TPR-AL saat ini adalah sebagai kekuatan maritim strategis kawasan yang berperan untuk melindungi kepentingan ekonomi China terutama di wilayah pesisir, kepentingan China dalam bidang maritim serta mengoptimalkan operasi pertahanan laut dalam kerangka pertahanan nasional.

·         TPR-AU (Angkatan Udara)

TPR-AU mengoperasikan Armada Udara yang sebagian besar masih menggunakan teknologi 1950-an dan 1960-an dengan kekuatan melebihi 6000 pesawat militer dan 300.000 personel aktif. Sasaran pembangunan TPR-AU saat ini adalah membentuk Angkatan Udara dengan kekuatan pesawat-pesawat tempur generasi keempat yang dilengkapi kemampuan sistem C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, dan Recconaisance) untuk meningkatkan kemampuan dan efektifitas tempurnya.

E.   Hubungan Diplomatik

Dalam hubungan diplomatik, China termasuk kedalam negara yang aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti; UN, APEC, ASEAN (dialogue partner), FAO, WTO, IMF, Interpol dan sebagainya. Hubungan  diplomatik antara China dengan beberapa negara dunia tergolong harmonis, contohnya; hubungan diplomatik antara China-Australia. Hubungan diplomatik antara China dengan Australia terus tumbuh dan semakin matang, kerangka hubungan diplomatik antara China dan Australia dibangun atas dasar mutual respect atau hubungan timbal-balik. Pada tahun 2008-2009 Autralia menobatkan China sebagai largest trading partner, hal ini dikarenakan suksesnya perdagangan yang dilakukan antara kedua negara yang mencapai $83.0 miliar.[19] Pada Maret 2009 Menteri Luar Negeri Australia, Stephen Smith mengunjungi China untuk membahas The Second Australia-China Strategic Dialogue. Kerjasama Australia dan China berlanjut dalam peranana penting terkait dengan penelitian teknologi dan pendidikan.

F.    Transnasional Isu

Dalam pembahasan ini penulis akan menjabarkan isu-isu transnasional China dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dalam Kasus Pembangunan Bendungan di Sungai Mekong. [20] Sungai mekong merupakan salah satu sungai yang penting di kawasan Asia, sungai  ini melewati beberapa negara seperti; China, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam. Sungai Mekong memainkan peranan penting sebagai sarana pendukung perekonomian domestik, seperti; irigasi, perikanan, pembangkit listrik dan sarana transportasi. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi China dan meningkatnya ketergatungan sumber energi ditambah lagi dengan menipisnya stok minyak China, China melihat adanya kemungkinan untuk tetap survive dengan melakukan pembangunan bendungan di Sungai Mekong sebagai penghasil energi. Proyek pembangunan bendungan dimulai pada 1984 dan selesai pada tahun 1993. Hasil dari pembangunan bendungan ini berdampak pada negara-negara yang berada di hilir Sungai Mekong. Sejak pembanguna bendungan China memegang kendali atas distribusi air dari Sungai Mekong sehingga negara-negara seperti Laos, Kamboja dan Vietnam mengalami ketergantungan terhadap keputusan China dalam melakukan pendistribusian air.

BAB III

Kesimpulan

China merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur yang saat ini muncul sebagai pusat kekuatan ekonomi tidak hanya di kawasan Asia Timur tetapi juga di seluruh dunia. Munculnya China sebagai sebuah negara besar pada awalnya dipelopori oleh Deng Xiaoping dengan kebijakan Foreign Direct Investment. Tidak hanya muncul sebagai pusat perekonomian Asia, China juga dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara di kawasan Asia Timur, seperti; Jepang, Korea Selatan dan Taiwan karena perkembangan militernya. Selain itu dalam hubungan diplomatik, China terkenal sebagai negara yang aktif dalam berbagai organisasi internasional. Kedudukan China sebagai anggota tetap pemegang hak veto dalam Dewan Keamanan PBB semakin memperkokoh posisi China sebagai negara yang cukup menimbulkan security dillema terhadap negara-negara tetangganya. Dalam sistem politik dan pemerintahan, China dikategorikan sebagai negara berhaluan komunis akan tetapi beberapa pengamat hubungan internasional berpendapat bahwa China tidak sepenuhnya menerapkan sistem sosialis-komunis. Hal ini terbukti bahwa China merupakan salah satu negara sosialis-komunis yang dapat survive dari pusaran sistem kapitalis karena China dapat beradaptasi dengan sistem kapitalis tetapi tetap dikontrol sepenuhnya oleh negara.

Daftar Pustaka

Buku

Dennis J. Blasko. 2005. The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century, New York: Routledge.

James Kynge. 2006.  China Shakes The World: The Rise of a Hungry Nation. London:  Weidenfeld & Nicolson.

Mochtar Mas’oed dan Colin Mac Andrews.1997. Perbandingan Sistem Politik.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Steven W. Mosher. 2000.  Hegemon: China’s Plan to Dominate Asia and the World. Publisher: Encounter Books

Jurnal

Australia’s Bilateral Relationships, Year Book Australia 2009-10 (Australian Bureau of Statistics, 04 June 2010)

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Di Balik Sukses Ekonomi China dan India lihat http://kakniam.files.wordpress.com/2011/06/dibalik-sukses-ekonomi-china-dan-india.pdf diakses pada 07 Oktober 2011

Simela Victor Muhamad. 2009. Pengembangan Kekuatan Militer China dan Dampaknya Terhadap kawasan Asia Timur lihat http://www.distrodocs.com/download/1328-pengembangan-kekuatan-militer-china-dan-dampaknya-terhadap-kawasan-asia-timur-2009 diakses pada 8 Mei 2009

Yessi Olivia, S.IP, M.Int. Rel, Is China a Threat To Southeast Asia? Dalam Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. I No.1 Juli 2009.

Internet

China’s National Defense in 2008. The State Council Information Office, 20 Januari 2009. http:/

/www.china.org.cn/government/central_government/200901/20/content_1755577.htm - diakses

8 Mei 2009.

Chinese Naval Forces lihat http://www.sinodefence.com/navy/default.asp diakses pada 8 Mei 2009

China Strengthens Military dalam http://www.usatoday.com/news/world/2011-07-27-china-strengthens-military_n.htm diakses pada 08 Mei 2009

Di Balik Sukses Ekonomi China dan India lihat http://kakniam.files.wordpress.com/2011/06/dibalik-sukses-ekonomi-china-dan-india.pdf diakses pada 07 Oktober 2011

Hu Jintao’s Speech to the 17th Party Congress. http://english.cri.cn/4026/2007/10/16/191/ @284354.htm  diakses pada 8 Mei 2009

Makna Pengembangan Kekuatan Militer China lihat http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2010/01/makna_pengembangan_kekuatan_militer_cina.pdf  diakses pada 07 Oktober 2011

People’s Liberation Army Ground Force. http://en.wikipedia.org/wiki/ People’s_Liberation_Army_Ground_Force diakses pada 8 Mei 2009

Pertahanan dan Militer China lihat http://www.scribd.com/doc/51882303/pertahanan-Dan-Militer-Cina diakses pada 07 Oktober 2011

The World Factbook China lihat https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html diakses pada 07 Oktober 2011

---

[1] Satu negara dua sistem ini adalah kebijakan politik khusus oleh Deng Xiaoping untuk penyelesaian masalah status Hongkong dan Makau yang dikembalikan kedaulatannya dari Inggris dan Portugis kepada Republik Rakyat China. Satu negara yang dimaksud adalah Republik Rakyat China dengan pusat pemerintahannya di Beijing, sedangkan Dua sistem yang dimaksud adalah sosialisme deengan kekuasaan terpusat pada Republik Rakyat China dan kapitalisme serta demokrasi dalam tingkat yang berbeda di Hongkong, Taiwan dan Makau.

[2] Taiwan menjadi sebuah wilayah yang mempunyai syarat-syarat sebagai negara yang berdaulat namun tidak mempunyai kedaulatan di dunia internasional karena kurangnya pengakuan dan hubungan diplomatik.

[3] Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat adalah komite permanen yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara. Komite tetap ini terdiri dari ketua, wakil, sekretaris jendral dan anggota. Ketua dan wakil komite tetap tidak boleh menjabat lebih dari 2 periode berturut-turut.

[4] Sekretaris Jendral menjadi jabatan tertinggi di dalam Partai Komunis China, hal ini dikarenakan ditiadakannya jabatan ketua partai setelah Hu Yaobang menjabat (1982).

[5] Lompatan Jauh ke Depan menjiplak sistem yang telah dilakukan Uni Soviet, sambil memasukkan unsur tradisional Cina. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu pada peningkatan produksi baja sebagai bahan baku, pendirian industri ringan serta konstruksi.

[6] Tercatat ada selitar 21 juta orang yang meninggal secara tidak wajar, dan lembaga non pemerintah mencatat sekitar 20 juta orang meninggal karena kelaparan.

[7] Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Di Balik Sukses Ekonomi China dan India lihat http://kakniam.files.wordpress.com/2011/06/dibalik-sukses-ekonomi-china-dan-india.pdf diakses pada 07 Oktober 2011

[8] The World Factbook China lihat https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html diakses pada 07 Oktober 2011

[9] Ibid

[10] Mas Wigrantoro, Op.Cit.,

[11] Steven W. Mosher, Hegemon: China’s Plan to Dominate Asia and the World, Publisher: Encounter

Books, 2000. Lihat juga, Rosemary Foot, “Chinese strategies in a US hegemonic global

order: Accommodating and hedging”, dalam International Affairs (82), 2006, hal. 77-94.

[12] Fakta Mengerikan Tentang Militer China lihat http://www.blogpopuler.com/fakta-mengerikan-tentang-militer-cina/ diakses pada 07 Oktober 2011.

[13] “China’s National Defense in 2008,” The State Council Information Office, 20 Januari 2009,http:/

/www.china.org.cn/government/central_government/200901/20/content_1755577.htm - diakses

8 Mei 2009.

[14] Simela Victor Muhamad, Pengembangan Kekuatan Militer China dan Dampaknya Terhadap kawasan Asia Timur lihathttp://www.distrodocs.com/download/1328-pengembangan-kekuatan-militer-china-dan-dampaknya-terhadap-kawasan-asia-timur-2009 diakses pada 8 Mei 2009

[15] “Hu Jintao’s Speech to the 17th Party Congress,” http://english.cri.cn/4026/2007/10/16/191/ @284354.htm - diakses 30 Maret 2009  diakses pada 8 Mei 2009

[16] Dennis J. Blasko, The Chinese Army Today: Tradition and Transformation for the 21st Century, Routhledge, 2005, hal. 66.

[17]“People’s Liberation Army Ground Force,” http://en.wikipedia.org/wiki/ People’s_Liberation_Army_Ground_Force diakses pada 8 Mei 2009

[18] “Chinese Naval Forces,” http://www.sinodefence.com/navy/default.asp diakses pada 8 Mei 2009

[19] Australia’s Bilateral Relationships, Year Book Australia 2009-10 (Australian Bureau of Statistics, 04 June 2010)

[20] Yessi Olivia, S.IP, M.Int. Rel, Is China a Threat To Southeast Asia? Dalam Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol. I No.1 Juli 2009.