Defenisi, dan Sejarah Perkembangan Ilmu Politik

Dalam perkembangannya ilmu politik terus mengalami kemajuan dari masa ke masa. Seiring dengan kemajuan tersebut ilmu politik terus memperbaiki komponen-komponen data-data yang ada didalamnya. Serta terus berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Sehingga tanpa disadari ilmu politik selalu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sesama individu, individu dan kelompok, sesama kelompok, dan antar Negara.

            Ilmu politik merupakan ilmu yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian yang dijalani, ilmu ini terus dipakai tanpa disadari baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan, masyarakat maupun Negara. Kali ini akan diperkenalkan definisi dan sejarah perkembangan ilmu politik.

Definisi-definisi Ilmu Politik

Defenisi politik yang sering terdengar merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluk beluk suatu Negara untuk membuat Negara tersebut lebih  maju. Serta juga sering disebut sebagai hubungan kerjasama antara beberapa pihak yang terkait di dalamnya. “Ilmu politik juga dapat diartikan ilmu social khusus sebagaimana ekonomi, ilmu hukum, anthropologi, sosiologi, atau psikologi social adalah ilmu-ilmu social khusus pula.”[1]

Menurut Miriam Budiardjo “ilmu politi merupakan ilmu yng memplajari politik atau politics atau kepolitikan, sedangkan pada Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik[2].

Peter Mark sendiri menyebutkan ”politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencpai suatu tatanan social yang bail dan berkeadilan (politics, at its best is a noble guest for a good order and justice.”[3]

            Politik dapat diartikan sebagai kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber yang ada.

            Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals).

            Konsep-konsep pokok politik adalah:

1. Negara (state)
2. Kekuasaan (power)
3. Pengambilan keputusan ( decisionmaking)
4. Kebijaksanaan (policy)
5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation)[4]

“Politics might best be characterized as the constrained use of social power. Following on from that, the study of politics-whether by academics or practical politicians-might be characterized, in turn, as the study of the nature and source of those constraints and the techniques for the use of social power within those constraints”[5]

“politik dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan social yang dibatasi. Berdasarkan hal tersebut, kajian politik apakah oleh politikus praktis atau akademis boleh jadi ditandai sebagai pembelajaran dari alam dan sumber dari batasan-batasan itu dan teknik untuk penggunaan kuasa politik dalam batasan itu.”

           

            “Dalam sejarah perkembangannya ilmu politik terus mengalami kemajuan. Ilmu politik pertama kali mulai di kenal pada akhir abad ke 19, dan terus mengalami perkembangan yang pesat. Di Yunani kuno pemikiran mengenai Negara sudah dimulai sejak tahun 450 s.M. sedangkan di Asia ilmu politik diperkirakan telah muncul dimasa kira-kira 500 s.M. sedangkan di Indonesia sendiri pemikiran tentang ilmu politik telah ada sekitar abad ke 13 dan ke 15 M. Di Negara-negara Benua Eropa bahasan mengenai politik dalam abad 18 dan 19 ternyata telah banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum. Perbedaan terjadi di Amerika Serikat dimana politik lebih didasarkan kepada pengumpulan data empiris.

Setelah perang dunia ke II perkembangan ilmu politik semakin pesat di Indonesia misalnya didirikan fakultas-fakultas yang mempelajari masalah-masalah politik. Sedangkan di Negara-negara Eropa timur perkembangan t ilmu politik masih menggunakan segi sejarah, filsafat, dan yuridis.”[6]

Ilmu politik Baru mendapatkan identitasnya setelah didirikannya “School of Political Science” di Columbia pada tahun 1880, atas prakarsa John. W. Burges, dan ia sendiri yang memimpinnya. Pada tahun 1886 sekolah tersebut menerbitkan the Political Science Quarterly yang menjadi saluran pertama menulis karyanya. Pada saat itu lah berdiri berbagai macam institute-institut atau pun sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu politik dan mengenai politik lebih mendalam, para ahlipun menganalisa menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengn Negara.[7] Dan semenjak itulah mendorong para sarjana politik untuk lebih menelitidan dan menemukan fungsi-fungsi dari politik.

Pada akhir abad ke 19 ilmu politik mengukuhkan dirinya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan berbagai sumbangan  esar yang diberikan oleh para sarjana politik untuk lebih mengetahui politik itu sendiri dan memberikan informasi serta fakta-fakta yang terkuak saat melakukan penelitian tentang sejarah politik. Pada saat itulah ilmu politik juga mempelajari ilmu lainnya yang menjadi landasan untuk mempelajari imu politik karena seperti sosiologi dan sejarah adalah sumber informasi dan bukti untuk mempelajari ilmu pilitik lebih dalam lagi. Stelah terbukanya penyelidikan yang terarah secara fungsional dan menggunakan metode-metode yang telah disempurnakan ilmu politik mulai memantapkan diri dengan penyelidikannya.

Pada permulaan abad ke 20 Gettell menunjukkan ilmu politik mulai dipengarui oleh kemajuan-kemajuan yang dicapaidalam beberapa tahap penelitian dikalangan kaum intelektual secara khusus pun juga menunjukkan keterkaitan ilmu lainnyaa dengan ilmu politik setelah adanya penyempurnaan metode pengumpulan data yang bersifat kuantitatif. Dimana metode-metode modern menunjukkan sesuatu kecenderungan berbeda dalam observasi, survey, dan pengukuran yang berbeda.[8]

Participasi yang diberikan oleh ppara ilmuan antara lain Hans Speier, Goodwin Watson, Nathan Leites, dan Edward Shils menganalisis mengenai divisi yng menganalisi komunikasi dengan nazi dan menyampaikan kepada pihak pemerintah untuk informasi yang lebih baik dan untuk mengatur siasat ketika perang.

Setelah peperangan berakhir ilmu politik mulai mengukuhkan dirinya dalam suatu ilmu ang berdiri sendiri dengan melakukan penyempurnaan yang terus dilakukan hingga kini. Ilmu politik diseluruh dunia mulai mengalami kemajuan dimana setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam ternyata ditemukan fakta bahwa ilmu politik menyangkut kepada pembelajaran seluruh ilmu social yang ada. Perkembangannya hingga kini pun mengalami kemajuan yang sangat memuaskan, dimana berkat bantuan dari data-data penyelidikan yang dilakukan oleh berbagai ilmu social, ilmu politik tidak lagi melakukan penyelidikan secara seknifikan untuk mendapat data yang akurat karena ilmu social sebelumnya telah melakukan penyelidikan tersebut, jadi telah membantu dalam perkembangan ilmu politik.

“Collini, Winch, and Burrrow point out that In the 19^th century propositions about the nature and explanation of political phenomena increasingly came to be based on historical inductions rather than from assumptions about human nature. Imperialism and colonialism brought vast and complex cultures as well as small-scale and primitive societies, into the intellectual purview of European scholars and intellectuals. At Oxford and Cambridge, at the very end of the 19^th century, under the leadership of comparative history came to be viewed somewhat sanguinely as the basis for a genuinely scientific study of politics.”[9]

“Collini, Winch, dan Burrow menunjukkan bahwa dalam dalil pada abad ke-19 tentang alam dan penjelasan dari gejala politis yang terus meningkat berdasarkan pada induksi histories dan bukannya dari asumsi tentang alam manusia. kolonialisme dan Kekaisaran membawa kultur kompleks dan luas, seperti halnya masyarakat primitif dan kecil-kecilan, ke dalam bidang yang intelektual mengenai sarjana Eropa dan intelektual. Pada Oxford dan Cambridge, di akhir abad 19th, di bawah kepemimpinan komparatip sejarah dipandang sedikit banyak secara penuh harapan sebagai basis untuk suatu studi politik yang ilmiah.”

            Perkembangan ilmu politik ini pun sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan ilmu politik dan tata Negara serta cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Dimana ilmu politik juga merupakan suatu ilmu yang dimana didalam terdapat berbagai macam ilmu yang mendukung dan menjadi pilar untuk berdirinya ilmu politik. Jadi dapat ikatakan ilmu politik mencangkup berbagai Ilmu social yang terkait dalam kehidupan sehari-hari.

            Dalam kehidupan dimana perdagangan atau kegiatan jual beli dipasar yang dilakukan dalam keseharian merupakan suatu kegiatan politik. Yang tanpa disadari disana terjadi istilah tawar-menawar barang yang dimana seseorang dapat menawar barang atau saling mendesak dan membuat strategi-strategi yang dapat menjadi keuntungan bagi mereka.

            Disinilah dapat melihat dimana ilmu politik tidak hanya dapat terjadi antara kelompok atau Negara, tetapi juga terjadi antar individu-individu yang memiliki kepentingan masing-masing. Ilmu politik juga dapat terjadi di segala aspek masyarakat yang ada disuatu Negara.

             

Reaksi post-behavioralisme merupakan gerakan yang timbul di Amerika pada pertengahan decade enam puluhan .

Pokok-pokok reaksi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah social yang di hadapi. Padahal relevance dianggap lebih penting daripada penelitian yang cermat.
2. Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas-realitas social. Padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia.
3. Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik.
4. Para cendikiawan mempunyai tugas yang histories dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah social. Pengetahuan membawa tanggungjawab untuk bertindak, harus “engage” atau ‘committet” untuk mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.”[10]

Kesimpulan

            Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu politik telah ada sejak 450 s.M. ini menunjukkan bahwa ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua yang ada didunia. Tetapi baru dikenal secara umum sekitar akhir abad ke 19. Sejarah perkembangannya pun berbeda-beda reaksi yang ditimbulkan dari suatu Negara dengan Negara lainnya, karena berbagai fakta yang di dukung dengan bukti-bukti yang ada membuat sejarah ilmu politik dari satiap bagian belah dunia berbeda. Inilah yang membuat para ahli memutuskan setelah mempelajari lebih dalam lagi semua system pemerintahan yang dipakai tahun sebelum masehi merupakan bagian-bagian dari ilmu politik yang dirampungkan pada akhir abab ke 19.

            Dalam perkebangannya ilmu politik memiliki beberapa definisi yang terbagi dalam beberapa cabang ilmu social dan politik. Namun secara umum ilmu politik  merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan kerja sama dalam bidang politik dan bidang sosial yang dapat dilakukan antar individu, antar kelompok, maupun antar Negara.

Ilmu politik juga memiliki konsep-konsep pokok dalam mengatur bangsa dan Negara. Sehingga tercipta suatu Negara yang dapat menyejahterakan rakyatnya. Perkembangan ilmu politik terus terjadi hingga saat ini, dimana saat ini ilmu politik semakin memntapkan tujuan dan fungsinya dalam pemerintahan.

Referensi

-     Almond, Gabriel A. Political Science:The History of the Discipline  ( New York: Oxford University Press, 1996)

-     Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 1998. )

-     Goodin, Robert E dan Hans-Dieter Klingemann. A New Handbook of Political Science (New York : Oxford University Press, 1996)

-     Varma, SP., Modern Political Theories. Terj: Teori Politikal Modern (Jakarta: rajawali Press, 2001)

-     http://en-us.www.google.com// definisi politik

---

[1] Isjwara. F, S.H, Pengantar Ilmu Politik, ( Bina Cipta, 1992. hal 72)

[2] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 2008. h 13-14)

[3] Peter H. Mark, Continuity and change (New York: Harper and Row, 1967. h 13. Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 2008. h 15)

[4] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 1998. h. 8-9)

[5] This in turn gives rice to the dual foci of the discipline, identified by Almond (below:chap. 2), on “the properties of political institutions and the criteria we as to evaluate them.” Goodin, Robert E dan Hans-Dieter Klingemann. A New Handbook of Political Science (New York : Oxford University Press, 1996)

[6] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 1998. h. 1)

[7] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 2008. h 4-7)

[8] Raymon G. Gettell, History of American Political Thought, Appleton-Century Crofts, Inc., New York, 1928. h 611. Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 2008. h 10)

[9] Almond, Gabriel A. Political Science: The History of the Discipline(New York: Oxford University Press,1996. h. 63)

[10] Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik(Jakarta: Gramedia, 1998. h. 4-8)